53 Ijazah Ditahan Sekolah, Pemuda Muhammadiyah Minta Gubernur Bersikap

Kontras.co.id,BengkuluUtara- Fenomena pungutan serta tunggakan biaya di SMKN 1 Bengkulu Utara yang diduga berakhir dengan belum diserahkannya 53 ijazah alumni oleh pihak sekolah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadyah Provinsi Bengkulu,  Evi kusnandar, S.kep menyayangkan kejadian yang menimpa para alumni sekolah tersebut. Menurutnya, Gubernur  Bengkulu Rohidin Mersyah harus bersikap karena dengan adanya kejadian itu telah mencoreng dunia pendidikan.

"Gubernur  itukan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, harus carikan solusi solutif dong  atas penderitaan 53 orang alumni SMKN 1 Bengkulu Utara yang belum bisa mendapatkan ijazah, lantaran tidak  mampu melunasi tunggakan komite sekolah, saya yakin ini cuma salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang belum menyeruak ke publik," tegas pria yang akrab disapa Nandar ini, Sabtu (21/9/2019).

Sambung Nandar terkait persoalan ini sudah seharusnya Gubernur membuat kebijakan  yang tegas, agar kedepan sekolah tidak lagi memberatkan  peserta didik (siswa).

"Seharusnya gubernur membuat kebijakan yang tegas, supaya sekolah tidak lagi melakukan pungutan pada peserta didik dengan modus uang komite tersebut. Sebap hal itu memberatkan orang tua siswa, lagi pula sampai sekarang uang yang di pungut tersebut belum jelas kegunaannya, paling banter mereka beralibi untuk menggaji guru honorer serta membiayai kegiatan ekstrakulikuler,"jelasnya

Seharusnya, pak gubernur anggarkan gaji guru honorer tersebut dalam APBD atau ajak pihak perusahaan berkolaborasi menutupi  keterbatasan anggaran di sekolah. Itupun jika memang dana bos belum mampu mengcover keseluruhan kegiatan belajar mengajar di SMA sederajat.

Lanjut Nandar, padahal sudah jelas, Permendikbud No 75 tahun 2016 melarang Komite sekolah lakukan pengutan pada peserta didik atau orang tuanya.

"Padahal dalam ketentuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 komite sekolah sudah dilarang lakukan pungutan, yang boleh itu cuma sumbangan. Namanya sumbangan, tidak boleh dipatok, tidak boleh dipaksa dan tidak boleh menjadi pra syarat. perinsipnya sukarela, apalagi sekarang  pemerintah pusat telah memprogramkan wajib belajar 12 tahun melalui dana BOS, sebagaiman telah diatur dalam pasal 4,ayat 3, Permendikbud nomor 3 tahun 2019. Tapi nyatanya, masih banyak SMA sederajat di Bengkulu Utara yang masih mungut uang komite,uang OSIS dan lain-lain,bahkan sampai nahan ijazah,"tutup Nandar 

Nandar juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melaporkan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh  pihak SMA sederajat di Bengkulu Utara ke aparatur penegak hukum. 

Editor : Mahmud Yunus

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.